caleg bekasi 2019 - Koordinator Komunitas Penduduk Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menjelaskan, parpol seringkali mencari orang yang miliki uang untuk maju jadi calon anggota legislatif.
Calon legislatif itu memperoleh dana kampanye mungkin datang dari perusahaan serta korporasi. Saat calon legislatif yang didanai perusahaan atau korporasi itu sukses jadi anggota DPR, tutur Sebastian, jadi dia mesti memberi imbalan balik pada penyumbang dana.
Project adalah imbalan yang termudah buat penyumbang dana kampanye. Hingga banyak politisi berupaya mengamankan kebutuhan korporasi.
Menurut dia, sumbangan perusahaan buat permodalan partai politik atau kampanye calon legislatif itu beresiko. Karena perusahaan dapat jadi penentu kebijaksanaan negeri ini lewat politisi yang didanainya. “Praktik ini banyak tampak dalam jumlahnya perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang,” tuturnya, Selasa (30/4).
Politisi di pemerintah yang didanai oleh perusahaan tambang, katanya, akan berupaya lakukan beberapa langkah untuk perpanjang kontrak karya yang telah habis. Undang-Undang yang sarat dengan kebutuhan korporasi serta asing banyak juga dibikin oleh politisi seperti ini.
Komisi Penentuan Umum (KPU), kata Sebastian, mustahil lakukan investigasi pada permodalan beberapa calon legislatif yang lakukan kampanye. Kemungkinannya KPU mencari perihal ini begitu kecil. Untuk mencari calon legislatif ganda saja, KPU masih tetap kesusahan, ditambah lagi mencari dana kampanye calon legislatif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar